Pelantikan Kepala BTKL PPM Kelas I Batam yang baru

BATAM (BP) – Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL PPM) Kelas I Batam, resmi dijabat oleh Warmo Sudrajat, M.Kes-menggantikan Sri Wahyudhi, M.Kes— yang ditarik oleh pemerintah pusat untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Sub Direktorat SMBP Direktorat Penyehatan Lingkungan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Kementrian Kesehatan RI di Jakarta.

Serah terima jabatan tersebut digelar di aula KKP Kelas I Medan, disaksikan Direktur Imunisasi dan Karantina, mewakili Direktur Jenderal PP dan PL Kementrian Kesehatan RI Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, DTM&H, Rabu (24/2).

“Saya hanya bisa mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini dengan lintas sektoral dan lintas program,” ujar Wahyudhi, usai pelantikan, kemarin.

BTKL PPM Kelas I Batam merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis  dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI.

Pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :392/Menkes/SK/IV/1998 tanggal 21 April 1998 dengan nama Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dimana pembentukannya dipusatkan di Batam dengan pertimbangan bahwa Batam merupakan salah satu sentral pembangunan industri, perdagangan dan pariwisata.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1095/menkes/SK/IX/1999 tanggal 14 September 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, maka jenis Tupoksi BTKL Batam sebagai UPT dari Ditjen PPM dan PL Depkes RI dengan wilayah Propinsi yang dilayani meliputi Propinsi Riau, Sumatera Barat dan Propinsi Kalimantan Barat.

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan era otonomi daerah BTKL Batam mengalami revitalisasi dan reposisi sehingga pada tanggal 08 Maret 2004, terbit Kepmenkes Nomor : 267/SK/III/2004 tentang Organisasi dan tata Kerja UPT di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BTKL PPM) Kelas I Batam yang mempunyai wilayah kerja regional meliputi Propinsi Riau dan Jambi.

Berdasarkan undang-undang no 25 tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, maka secara resmi Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Provinsi Riau.

(Sumber : Batam Pos, 25 Februari 2010)

Kategori:Uncategorized

Rapat Evaluasi Kegiatan 2009 dan Rencana Kerja 2010 BTKL PPM Kelas I Batam

Bertempat di Bintan Agro Beach Resort dari tanggal 12 Februari 2010 ~ 14 Februari 2010 diadakan Rapat evaluasi dan rencana kerja BTKL PPM Kelas I Batam.

Sebagian besar Staf BTKL PPM Kelas I Batam mengikuti kegiatan yang untuk pertama kalinya diadakan di luar Batam tersebut.

Rapat merupakan media untuk melakukan musyawarah dan mufakat, khususnya dalam membahas masalah pelayanan BTKL PPM Kelas I Batam. Hal ini dilakukan untuk menelaaah rencana kerja, target kegiatan dan capaian hasil pelayanan. Pada dasarnya rapat bertujuan mempertemukan berbagai sudut pandang, dan menyampaikan curah pendapat, dalam menerapkan visi dan  misi BTKL PPM Kelas I Batam.

Tentu manfaatnya akan sama untuk melakukan evaluasi, konsultasi dan koordinasi, dalam rangka mencapai tujuan institusi.

Rapat kerja ini juga dihadiri Oleh Bapak Kepala BTKL PPM Kelas I Batam, dan juga diikuti oleh calon pengganti Kepala BTKL PPM Kelas I Batam yang menurut rencana pada awal bulan Maret 2010 ini akan dilakukan serah terima jabatan.

Bintan Agro Beach Resort berlokasi di Jl.Pantai Trikora Km.36, Teluk Bakau Bintan Island 29153, Kepulauan Riau – Indonesia

Kategori:Berita

Buletin SiNERG!S BTKL PPM Kelas I Batam Vol I Nomor 1 – 4 Januari 2009~Januari 2010

Silahkan klik untuk melihat Sarana informasi, Edukasi, Rancangan, Gagasan, Inovasi dan sains dari BTKL PPM Kelas I Batam sepanjang tahun 2009 dan awal tahun 2010. 

Buletin BTKL PPM Kelas I Batam Vol I Nomor 1 Januari 2009

Buletin BTKL PPM Kelas I Batam Vol I Nomor 2 April 2009

Buletin BTKL PPM Kelas I Batam Vol I Nomor 3 Juli 2009

Buletin BTKL PPM Kelas I Batam Vol I nomor 4 Januari 2010

Kategori:Sinergis

Buletin SiNERG!S

Untuk menyalurkan maklumat tentang dasar, perancangan dan pencapaian BTKL PPM Kelas I Batam dan berbagi  pengetahuan maka diterbitkankanlah  Buletin yang diberi nama SINERG!S.

Penggunaan nama ”SiNERG!S” sebagai nama buletin berawal dari pemikiran Sdri. Elvy Yulia S.Si, pegawai BTKL PPM Kelas I Batam yang disampaikan pada acara Pelatihan Penulisan Populer di BTKL PPM Kelas I Batam tanggal 26 November 2008. Nara sumber pada acara tersebut adalah Pimpinan Redaksi dan wartawan Harian Umum Batam Pos. Acara ini dihadiri oleh kepala BTKL PPM Kelas I Batam. Ide awal tersebut berupa kata SINERGI, kemudian mengalami sedikit perubahan menjadi SiNERG!S.
Filosofi nama dan warna buletin SiNERG!S adalah sebagai berikut:
  • S adalah akronim dari kata Sarana
  • iN adalah akronim dari kata iNformasi
  • E adalah akronim dari kata Edukasi
  • R adalah akronim dari kata Rancangan
  • G adalah akronim dari kata Gagasan
  • ! adalah akronim dari kata inovasi
  • S adalah akronim dari kata Sains
  • Kalimat ”Sarana Informasi, Edukasi, Rancangan Gagasan Inovasi dan Sains” bernuansa biru karena BTKL PPM Kelas I Batam terletak di pulau Batam yang dikelilingi oleh laut yang juga bernuansa biru.
  • Kata ”SiNERG!S” bernuansa kuning merupakan warna yang cerah dimaksudkan sebagai pencerahan bagi penulis dan pembaca. Disamping itu warna kuning merupakan warna yang sering digunakan warga Melayu dilatarbelakangi oleh Legenda ”Lancang Kuning”.
  • Kalimat ”Buletin BTKL PPM Kelas I Batam” bernuansa hijau muda karena warna tersebut menandakan buletin ini baru terbit dan BTKL PPM Kelas I Batam sendiri baru berusia muda (10 tahun)

BTKL PPM Kelas I Batam sejauh ini telah menerbitkan 4 edisi Buletin sepanjang Januari tahun 2009 sampai Januari tahun 2010 .

Kategori:Sinergis Tag:

Sejarah Berdirinya BTKL PPM Kelas I Batam

28 Oktober 2009 1 komentar

BTKL didirikan di Batam dimaksudkan untuk mensinergiskan secara efektif dan efesien kemampuan dan potensi BTKL Batam di satu pihak dan otorita Batam di lain pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing guna mendukung pembangunan Nasional di Kawasan Batam, Rempang dan Galang (Barelang). Kerjasama ini diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama antara Depkes RI dengan Otorita Pembangunan Daerah Industri Pulau Batam tentang pembangunan BTKL.
Dalam hal ini BTKL Batam bertugas mengoptimalkan pengkajian, pemeriksaan dan penerapan teknologi kesehatan lingkungan dan penyakit menular guna meningkatkan serta mempercepat pembangunan di Indonesia yang selaras dengan perkembangan global, sedangkan Otorita Batam adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam bidang pengembangan daerah industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang bermaksud menjadikan kawasan Barelang sebagai kawasan yang kompetitif, kondusif, dan di dukung oleh tersedianya barbagai sarana dan prasarana yang mampu mengantisipasi orientasi pembangunan berwawasan kesehatan.
Pada perkembangan terakhir, perubahan kebijakan pembangunan sosial ekonomi nasional dan dunia yang ditandai dengan adanya arus globalisasi dan pasar bebas selain memberi peluang kepada pemecahan masalah yang lebih cepat juga telah meningkatkan arus mobilitas manusia, barang dan jasa termasuk kemungkinan masuknya penyakit menular. Berbagai wilayah yang merupakan tempat persinggahan l;alu lintas orang dan barang dapat menjadi daerah endemik penyakit manular. Disisi lain dengan berkembangnya desentralisasi terjadi kecendrungan daerah-daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah terkotak-kotak dan membatasi diri dalam lingkup wilayah daerah administrasi pemerintahannya sendiri. padahal dalam perkembangannya, penyakit menular tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan tetapi lebih dipengaruhi oleh batas ekositem. Kondisi ini menyebabkan dalam penanggulangan penyakit tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu sektor atau daerah, tetapi harus melibatkan berbagai sektor. Begitu pula dalam penanganannya perlu dilakukan secara lintas wilayah/lintas batas baik kabupaten/kota, propinsi,maupun pusat.
Peningkatan dan pengembangan BTKL menjadi Balai/Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (B/BTKL PPM) adalah upaya yang telah dilkukan oleh Depkes sehingga menjadi organ pendukung Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan guna menjamin kelancaran gerak langkah terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsi respons dan reaksi cepat, peningkatan dukungan yang dibutuhkan dalam pengelolaan surveilans epeidemiologi, pengaturan pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan dan kesehatan matra serta berkemampuan untuk melakukan kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana sekaligus sebagai Buffer stock logistik PPM dan PL regional.

UPT B/BTKL PPM dalam era otonomi dan globalisasi ini juga diharapkan bertindak selaku simpul dalam jejaring kerja di bidang informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelesaian masalah di lintas batas secara profesional dalam skala regional, nasional dan internasional/global. Dalam perkembangan selanjutnya, nantinya B/BTKL PPM juga akan berperan sebagai rujukan di bidang penyehatan lingkungan, khususnya dalam pemberantasan penyakit berbasis lingkungan.

Seiring dengan otonomi daerah,BTKL mengalami revitalisasi dan reposisi, dan pada tanggal 8 Maret 2004, terbit Kepmenkes No 267/Menkes/SK/III/ 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular dimana salah satunya adalah Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Kelas I Batam.

Bersamaan dengan terbitnya keputusan tersebut diterbitkan pula Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 266/Menkes/SK/III/2004 tangal 8 Maret 2005 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular yang akan dipakai guna menentukan skor oerbedaan fungsi, volume dan beban kerja masing-masing UPT selanjutnya ditentukan klasifikasinya.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BTKL PPM KELAS I BATAM

BTKL PPM mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Daerah kerja BTKL PPM Batam meliputi Kepulauan Riau, Riau dan Jambi.

BTKL PPM Kelas I Batam berlokasi di jalan RE. Martadinata no 16 Sekupang, Batam. Nomor telepon dan faksimili : 0778-325966 dan 0778-325580.

Kategori:sejarah

Profil Menteri Kesehatan Yang Baru : Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,MPH

22 Oktober 2009 1 komentar

 endang2

Wanita berdarah Banyumas, Jawa Tengah, ini lahir di Jakarta pada 1 Februari 1955. Jabatan terakhir adalah peneliti di bagian Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan. Suami dari, Dr. Reanny Mamahit, SpOG, MM Direktur RSUD Tangerang ini memulai karirnya setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada Februari 1979. Ibu dari dua putra dan satu putri ini kemudian melanjutkan spesialisasi Kesehatan Masyarakat di Harvard School of Public Health di Boston, Amerika Serikat tahun 1992. Program doktor dia ambil di bidang dan kampus yang sama dan lulus pada 1997 Endang pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Biomedik dan Farmasi dan Pengembangan Program sejak 2007 Depkes RI.

Nama ibu berkacamata ini menjadi kontroversi terkait proyek Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). Perjalanan karir Endang di Dinas Kesehatan cukup panjang. Selepas kuliah di FKUI, Endang sempat bekerja di Rumah Sakit Pertamina Jakarta, pada 1979-1980. Kemudian, pada 1980-1983, Endang berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Di lokasi ini, Endang menjabat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Waipare, NTT. Lalu, dia berlanjut tugas kembali ke Jakarta. Endang dipercaya bertugas di Dinas Kesehatan Propinsi DKI pada 1983-1997. Tidak hanya di level lokal dan Tanah Air, karir Endang juga terbilang gemilang di kancah dunia.

Di Badan Kesehatan Dunia (WHO), Endang memegang peran penting. Dia menjabat penasihat teknis pada Departemen Penyebaran Penyakit dan Respons di Geneva, Swiss, tahun 1997-2006.
Karir Endang terus moncer, hingga menjadi koordinator riset Avian Influensa tahun 2006. Kini, Endang menjabat Direktur Pusat Riset dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi, Departemen Kesehatan sejak Februari 2007, sebelum akhirnya diangkat menjadi Menteri Kesehatan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kategori:Berita

Susunan Kabinet SBY-Boediono 2009-2014

22 Oktober 2009 1 komentar

Rabu 21 Oktober 2009, tepat pukul 22.00 wib, Presiden SBY mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan mengemban tugas masa 2009 – 2014.

Inilah susunan KIB jilid II :

Menteri Koordinator

1.  Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2.  Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3.  Menko Kesra : R Agung Laksono
4.  Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

 Menteri Departemen

1.  Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2.  Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3.  Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4.  Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5.  Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6.  Menteri ESDM: Darwin Saleh
7.  Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8.  Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9.  Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Sedyaningsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informatika : Tifatul Sembiring

 Menteri Negara

1.  Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2.  Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3.  Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari Gumelar
5.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6.  Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Armida Alisjahbana
8.  Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9.  Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

Pejabat Setingkat Menteri

1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Kategori:Berita
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.